Nahdlatul Ulama dan Kebangkitan Tanah Air

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan  (jam’iyah diniyah) secara resmi berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344  bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di   Surabaya. Dalam pasal 4 Anggaran dasar, organisasi ini bertujuan agar “berlakunya ajaran Islam yang  berhaluan ahlussunnah wal jama’ah dan mengikuti salahsatu mazhab empat di tengah-tengah kehidupan, di dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Fathoni Zen, 1999: 10). Secara historis, berdirinya NU merupakan reaksi defensif terhadap perkembangan paham pembaharuan dalam Islam di tanah air yang  dikembangkan oleh Muhammadiyah, sebagai upaya  mempertahankan ajaran tradisional dan mazhab di tanah suci, yang baru dikuasai oleh golongan Wahhabi di bawah Raja Abdul Aziz bin Saud (Noer, 1987: 435). Reaksi yang dimaksud di atas merupakan sikap protes dari tokoh-tokoh ulama yang sangat concern dan penganut setia ahlussunnah wal jama’ah (Ulum, 2002: 56). 

Situasi kolonialisme juga turut menjadi faktor berdirinya organisasi ulama ini, di mana wadah ini sebagai sarana efektif untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan umat Islam dalam menghadapi penjajah Belanda (Anam, 1985: 24). Perlawanan kaum ulama terhadap Belanda ternyata memang cukup besar, seperti perlawanan Diponegoro, Teuku Umar, dan ulama lainnya, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam sejarah.

Peranan NU yang turut serta di dalam memperjuangankan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipungkiri.Keberadaan imperialisme Jepang dan Belanda telah meluluhlantakkan harkat dan martaban bangsa Indonesia yang berdaulat. Akan tetapi dengan semangat kebangsaan yang kuat rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukan yang dilakukan oleh para penjajah.Perlawanan tiada henti rakyat Indonsia sampai tetes darah penghabisan menjadi hal yang biasa dalam mentasarufkan kehidupannya guna meraih kemerdekaan yang hakiki. Keberadaan penjajah yang telah membawa penderitaan rakyat Indonesia baik dalam hal fisik, mental, keyakinan, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kejahatan yang dilakukan oleh penjajah mengakibatkan penderitaan yang amat sangat. Hal ini menunjukkan kebenaran firman Allah SWT :

  قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚوَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ

"Dia (Balqis) berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian yang akan mereka perbuat." Q.S 27:34

   
Ayat di atas telah menjelaskan bahwa keberadaan penjajah telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penjajah telah menghancurkan struktur ekonomi, politik, dan sosial rakyat Indonesia. Mereka merampok kekayaan bumi pertiwi dan menghancurkan kebudayaan serta adat istiadat yang telah lama tersusun dengan mapan. Dalam suasana yang demikian, NU yang dikomandani oleh KH Hasyim Asy’ari sebagai organisasi keagamaan yang sangat kritis dan senantiasa melakukan perlawanan dan menolak setiap kebijakan penjajah Jepang telah menjadi benalu bagi Jepang dalam menancapkan kekuasaannya di bumi pertiwi. Karena itu, sebagaimana penulis jelaskan di atas, Jepang menganggap ketokohan dan keberanian KH Hasyim Asy’ari menjadi ancaman sehingga Jepang menangkap KH Hasyim Asy’ari tanpa ada tuduhan yang jelas.

Peristiwa yang dialami oleh KH Hasyim Asy’ari telah menimbulkan kepanikan dan kegelisahan di kalangan warga nahdliyin. Setelah menangkap KH Hasyim Asy’ari kemudian Jepang menangkap KH Mahfudz Shiddik sebagai Ketua Pengurus Besar NU dengan tuduhan melakukan gerakan perlawanan anti Jepang. Tidak hanya kedua tokoh NU tersebut yang ditangkap tanpa tuduhan yang jelas, di Jawa Tengah dan Jawa Barat para ulama juga mengalami perlakuan yang sama. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di atas sedikit banyak telah menggambarkan bagaimana peranan para ulama dan tokoh NU dalam kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia.     

Penjajahan dan penindasan yang jauh dari prikemanusiaan telah membangkitkan ruh nasionalisme para ulama dan tokoh NU untuk amar ma’ruf nahi munkar. Sebagaimana Gus Dur memahami makna Jihad yang diambil dari kitab Fathul Mu’in “daf’u dlarar ma’pumin musliman kana aw ghaira muslim” (melindungi kehormatan orang-orang perlu dibela, baik muslim maupun non-muslim). Dalam konteks Resolusi Jihad, pengertian tersebut sepenuhnya menjadi rujukan yang kemudian diamalkan oleh Jam’iyah NU, yakni berjihad guna melakukan perlindungan dan menyelamatkan kehormatan bangsa Indonesia tanpa terkecuali, baik yang muslim maupun non-muslim. Semua memiliki hak dan perlakuaan yang sama, asalkan tetap sebagai satu bangsa, senasib, dan seperjuangan. 

Resolusi Jihad NU menjadi faktor yang sangat penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sebagai penentu keberlanjutan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan setiap jengkal tanah pertiwi dari penjajahan. Ruh semangat Resolusi Jihad yang digelorakan oleh para kiai dan santri sebagai bukti nyata keberpihakan para kaum sarungan dalam upaya mempertahankan Republik Indonesia dari rong- rongan para imperialis.

Seyogyanya bangsa Indonesia bertanya, seandainya Resolusi Jihad tidak hadir dalam kancah perjuangan mempertahankan kedaulatan NKRI, mungkinkah kita bisa menikmati kehidupan Indonesia saat ini? Akan tetapi, catatan sejarah tidak pernah menganggapnya sebagai bagian dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya kita melakukan titik balik sejarah untuk menghargai setiap tetesan keringat, bahkan darah yang ditasarrufkan oleh para pejuang demi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia harus memiliki kearifan untuk saling menghargai jasa apa pun dan oleh siapa pun karena perjuangan yang telah mereka berikan pada bangsa ini tidak hanya menyelamatkan satu, dua, atau tiga nyawa, tetapi menyelamtakan keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Atas perjuangan tersebut, kita bisa menikmati Indonesia yang bebas dan damai.

Share :